pemilu-online.com

Jakarta - Presiden SBY menyebut akan ada pendudukan di KPU pada penghitungan rekapitulasi suara nasional. Mendapat sinyal itu KPU pun memperketat pengamanannya. Namun hal itu dianggap sebagai langkah memanfaatkan situasi pasca bom.

"KPU memanfaatkan kondisi eksternal pasca bom dengan memutupi permasalahan di internalnya," sebut Koordinator JPPR Daniel Zuchron kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (21/7).

Daniel mengatakan, psikologi KPU sekarang ini sedang mengalami kekhawatiran yang tinggi menjelang rekapitulasi pada 22 hingga 24 Juli besok. Karena dalam rekapitulasi suara nantinya tidak ada pernyataan eksplisit dari KPU harus membawa bukti formulir C1 sebagai bukti materil bagi KPU daerah dan kabupaten/ kota.

"Meskipun tidak selesai dengan tabulasi, itu bukan alat bukti dan lebih pada PR KPU. Karena rekapitulasi secara berjenjang. Apalagi publik berhak mengakses data-data itu langsung. Hasil rekapitulasi Pileg masih simpang siur," bebernya.

Hal tersebut, menurut Daniel, sebagai bukti jika KPU tidak bisa mengontrol KPU daerah dan di kabupaten. Karena secara administratif KPU harus menagih formulir C1 ke KPU daerah dan kabupaten.

"Legitimasi ada pada hasil pemilu yang dipercaya. Dan legitimasi pemilu ada di PPS dan KPPS," jelasnya.

Email (will not be published)

Name

Title

Comment
 remaining characters

Post