Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menuai kontra dengan iklan politik yang menampilkan gambar beberapa pahlawan dan guru bangsa yaitu KH. Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyari, Soekarno, Bung Tomo, M Natsir dan Soeharto. Iklan yang ditayangkan di TV tersebut menuai beragam protes antara lain dari Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin yang menganggap pemasangan gambar KH Ahmad Dahlan adalah sebuah ketidakpantasan karena KH Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah yang tidak masuk dalam struktur politik manapun. Penolakan terhadap iklan tersebut juga datang dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) karena memuat gambar pendiri NU KH Hasyim Asyari.
Bila ditelisik, penolakan dari Muhammadiyah dan NU tersebut bukanlah semata-mata karena kedua lembaga tersebut merasa para tokoh tersebut adalah milik lembaga mereka semata karena pahlawan adalah milik seluruh bangsa dan bukan lembaga tertentu. Penolakan pemasangan gambar kedua orang tersebut dikarenakan pemakaian ikon pahlawan tersebut lebih ditujukan untuk tujuan politik jangka pendek.
Etika Politik
Bila dilihat lebih jauh, ada unsur pemaksaan dalam pemasangan tokoh-tokoh tersebut. Katakanlah pemasangan gambar Soekarno yang notabene adalah ikon yang selama ini dipakai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Soekarno sebagai tokoh pergerakan sekaligus proklamator telah menjadi roh yang selama ini lekat dan mewarnai bangunan politik PDIP terlebih ketika PDIP di pimpin oleh Megawati yang merupakan anak biologis Soekarno.
Bila motif PKS ingin menunjukkan bahwa PKS adalah partai nasionalis, maka hal itu tidak akan mengubah apapun karena PKS selama ini sudah lekat sebagai partai yang Islami. Pun bila PKS bermaksud menarik dukungan dan simpati dari kalangan nasionalis maka amat beratlah kiranya karena simpatisan PDIP mempunyai karakter yang sangat loyal dan militan kepada PDIP yang sudah mereka anggap sebagai kelanjutan perjuangan Soekarno.
Begitu pula bila penayangan gambar KH Ahmad Dahlan sebagai upaya untuk menarik dukungan lebih banyak dari kalangan Muhammadiyah. Persoalan yang timbul adalah KH Ahmad Dahlan dalam persyarikatan Muhammadiyah selama ini steril dari perpolitikan. Bahkan Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim orang-orang Muhammadiyah tidak memanfaatkan ketokohan KH Ahmad Dahlan sebagai penarik massa.
Sementara itu, penolakan yang terjadi di kalangan NU lebih disebabkan karena Nahdliyin menilai penayangan iklan yang memuat gambar KH. Hasyim Asyari adalah pengklaiman tokoh NU dan membiaskan pemikiran NU yang sesungguhnya beraliran Sunni dengan PKS yang beraliran Wahabi.
Sesungguhnya persoalan yang muncul disini adalah persoalan etika politik. Adalah benar bahwa tokoh bangsa yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda tersebut adalah milik bangsa Indonesia namun, menggunakan ketokohan mereka sebagai simbol politik apalagi untuk tujuan politik jangka pendek adalah tindakan yang keliru dan memerlukan kearifan berpikir lebih lanjut.
Setiap partai politik ataupun lembaga manapun tentu memiliki kekhasan dan identitas perjuangan masing-masing yang berbeda dengan partai politik ataupun lembaga lainnya. Dalam konteks iklan politik PKS kentara sekali ditujukan untuk menarik dukungan dari basis tradisional partai politik ataupun lembaga tertentu. Dalam etika politik, iklan PKS ini sangat ofensif.
Momentum
Iklan PKS yang menampilkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan juga memancing kontroversi yang sengit. Posisi Soeharto sebagai mantan presiden yang dipuja sekaligus dicaci menjadikan penayangan iklan yang memuat gambar tokoh ini semakin mempertegas bahwa PKS tengah menjalankan strategi untuk meraup dukungan dari kalangan yang mengagumi dan berempati terhadap Soeharto.
Tidak dapat dipungkiri sebagian rakyat Indonesia masih memimpikan kembalinya keadaan Indonesia semasa pemerintahan Soeharto dahulu. Bila strategi PKS ini berhasil tentu dukungan kepada PKS akan semakin bertambah. Namun, persoalannya, penokohan Soeharto sebagai pahlawan atau guru bangsa ini berada pada momentum yang salah.
Hingga detik ini Soeharto masih menjadi figur yang diperdebatkan antara tokoh yang berjasa sebagai Bapak Pembangunan atau tokoh yang patut dicaci karena menjadi simbol KKN. Bila PKS bermaksud menarik dukungan dari Partai Golkar yang dulu pernah menjadi basis dukungan untuk Soeharto maka gerakan PKS telah diantisipasi oleh Partai Golkar yang sejak awal telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Pada intinya, PKS telah gegabah dalam menempatkan tokoh-tokoh tersebut sebagi ikon politik. Bukannya berhasil menarik simpati sebagai partai yang menghargai jasa pahlawan tetapi malah semakin memperlihatkan bahwa PKS dalam keadaan gamang dalam menentukan kekhasan atau identitas politik dan platform partai politiknya.
PKS boleh jadi sedang berjudi dengan meninggalkan cangkang yang selama ini membesarkannya demi mencari cangkang lain yang jauh lebih besar. Namun, ibarat judi tentu saja ada risiko kehilangan dengan apa yang dipertaruhkan.
Analis Politik The Indonesian Institute
http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=72396&postdate=2008-11-20&detail=Opini
PKS boleh jadi sedang berjudi dengan meninggalkan cangkang yang selama ini membesarkannya demi mencari cangkang lain yang jauh lebih besar. Namun, ibarat judi tentu saja ada risiko kehilangan dengan apa yang dipertaruhkan.