Selasa, 09 Juni 2009
Dibaca oleh : 916 Orang
 Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. MK menilai telah terjadi penyimpangan-penyimpangan secara terstruktur, massif serta berjenjang dalam pelaksanaan pemilu di Nias Selatan.
Dalam pertimbangannya MK menilai proses pemilu di Nias Selatan tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Selain itu saksi partai politik tidak diizinkan masuk mengikuti proses rekapitulasi penghitungan ulang di Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan. "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua Majelis Hakim MK Moh Mahfud MD saat membacakan putusan sela dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2009). MK juga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut ke MK paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan. "Menugaskan Hakim Konstitusi untuk mengikuti penyelengaraan pemungutan suara ulang," kata Mahfud. Menurut Mahfud, Mahkamah menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan dan pengumuman Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu 2009. "Sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara," tandasnya. Gugatan hasil pemilihan umum di Nias Selatan diajukan oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Republika Nusantara, Partai Hanura, dan Partai Demokrat.
» 1 Comment
1Comment
at Monday, 15 June 2009 09:25
Semoga hasil pemilu ulang dapat berjalan dengan lancar.
» Post Comment
|
Pemilihan Umum 
