pemilu-online.com

Jakarta - Tindakan Mahkamah Agung (MA) yang telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi perolehan kursi lewat putusannya merupakan tindakan yang menyalahi kewenangan. Sebab, perubahan perolehan kursi hanya dapat dilakukan lewat persidangan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian dikatakan pengajar Hukum Administrasi Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam perbincangan dengan detikcom per telepon, Minggu (26/7/2009).

"Itu paling keliru, mengubah siapa yang memperoleh kursi itu tidak boleh dilakukan MA. Mengubahnya harus melalui putusan sengketa hasil di MK," kata Zainal.

Jika KPU tetap melaksanakan putusan MA, Zainal menilai, seyogyanya kesempatan untuk mengguggat hasil pemilu legislatif di MK juga dibuka kembali.

"Tapi itu kan yang tidak mungkin, nanti kapan selesainya?" ujar Zainal seraya meminta KPU mengabaikan putusan MA.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM ini juga mencium aroma tidak sedap dari putusan MA tersebut. Hal itu terlihat dari baru diumumkannya putusan pada 22 Juli 2009, padahal sudah diputus sejak 18 Juni 2009.

"Memang ada aroma tidak sedap di sini, apalagi dulu juga pernah permohonan uji materi serupa ditolak oleh MA," ungkapnya.

Sementara itu, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan meminta KPU untuk tetap teguh pada putusannya terkait penghitungan tahap dua yang sudah dilakukannya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul ketidakpastian yang berkepanjangan.

"Secara prinsip caleg terpilih adalah hasil pilihan rakyat, jangan ada caleg terpilih karena mempermainkan aturan main," pungkas Ferry.

Email (will not be published)

Name

Title

Comment
 remaining characters

Post